Jumat, 21 Mei 2010

Greenpeace Minta AS Selamatkan Lahan Gambut

LSM Grenpeace berharap kedatangan Kedubes AS ke Semenanjung Kampar bisa memberi tekanan terhadap pemilik areal Hutan Tanaman Industri (HTI) seperti perusahaan kayu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Greenpeace Minta AS Selamatkan Lahan Gambut
PEKANBARU- Kedubes Amerika untuk RI, Cameron Hume dan Wakil Menteri Luar Negri AS Bidang Demkorasi dan Masalah Global, Mario Otero kemarin, mengunjungi kawasan hutan gambut Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Kedatangan para pejabat tinggi dari Negri Paman Sam merupakan kunjungan kerja ke Indonesia selama enam hari. Mereka dijadwalkan akan bertemu dengan pihak legeslatif, eksekutif, serta kalangan NGOs.
LSM Grenpeace mengatakan kedatangan Kedubes AS ke Semenanjung Kampar yang memiliki lahan hutan gambut seluas 682 ribu hektar yang kini menjadi konflik diharapkan bisa memberi tekanan terhadap pemilik areal Hutan Tanaman Industri (HTI) seperti perusahaan kayu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
" Walau kedatangan mereka ke Semenajung Kampar bagian dari kunjungan kerja, namun kita meminta Amerika bisa melihat langsung kerusakan hutan di Riau. Lahan gambut di sana harus diselamatkan," kata juru kampannye Greenpeace Indonesia Zulfami kepada okezone, Rabu (19/5/2010).
Dia mengatakan kedatangan pejabat AS ke Semenanjung Kampar adalah suatu hal yang positif. Greenpeace juga meminta aktifitas RAPP di Semenajung Kampar segera dihentikan.
Dalam siaran pers dari Washington, Wakil Menlu Otero mengatakan tujuan lainnya ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara USAID dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penyediaan kredit mikro untuk akses air bersih.
Kesepakatan ini mencerminkan area yang menjadi penekanan Menteri Luar Negeri Clinton. Yaitu keamanan air sebagai prioritas kebijakan strategis Pemerintah AS. Wakil Menlu Otero akan mengunjungi Pekanbaru untuk melihat kerusakan lahan gambut, sumber utama emisi gas rumah kaca di Indonesia, dan bertemu dengan warga desa untuk membahas dampak dari penggundulan hutan.
Sebagai Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Demokrasi dan Masalah Global, Otero membawahi Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi; Demokrasi, HAM, dan Buruh; Bidang Kelautan dan Lingkungan dan Ilmiah Internasional; dan Kantor Pemantauan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia. Ia juga menjadi Koordinator Khusus untuk Isu Tibet.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar